BIREUEN, SURAKYAT.COM – Ratusan anggota legislatif dari Partai Aceh yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), bersama sejumlah kepala daerah usungan Partai Aceh, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh di Kabupaten Bireuen.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 15 hingga 17 Juli 2026, dipusatkan di Aula Hotel Fajar, Bireuen. Selain menjadi ajang peningkatan kapasitas bagi kader yang menduduki jabatan publik, forum tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat konsolidasi organisasi serta menyamakan arah kebijakan politik Partai Aceh.
Ketua Panitia Pelaksana, Dr T Rasyidin SH MH, mengatakan peserta yang mengikuti kegiatan berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Mereka terdiri atas 115 anggota DPRK, 20 anggota DPRA, serta para bupati dan wali kota yang diusung Partai Aceh.
Menurut Rasyidin, penyelenggaraan bimtek ini bertujuan meningkatkan kemampuan kader dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berpihak kepada masyarakat.
“Melalui kegiatan ini kami ingin meningkatkan kualitas sumber daya kader Partai Aceh yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif sehingga mampu menjalankan amanah dengan profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Untuk memperkaya materi, panitia menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, praktisi, dan pejabat pemerintah pusat. Mereka di antaranya Dr Zainal Abidin SH MSi MH, Prof Dr Amhar, Abu Bakar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI Dr Drs Akbar Ali MSi, serta Dr Amri SH.
Berbagai materi yang disampaikan difokuskan pada penguatan kapasitas kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, dinamika politik nasional, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab para kader Partai Aceh di daerah.
Selain sesi pembelajaran, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan rapat koordinasi internal DPP Partai Aceh untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja kader di berbagai daerah sekaligus merumuskan langkah strategis organisasi ke depan.
Rasyidin menegaskan, Bimtek tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat disiplin, loyalitas, dan solidaritas seluruh kader.
“Kesamaan visi dan komitmen organisasi menjadi modal penting agar seluruh kader mampu bekerja secara terarah dalam melayani masyarakat serta mengawal berbagai program pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh, H Aiyub Bin Abbas, dalam sambutannya mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti setiap rangkaian kegiatan secara serius sehingga materi yang diberikan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di daerah masing-masing.
Pada kesempatan itu, Aiyub juga menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum DPP Partai Aceh, H Muzakir Manaf atau Mualem, yang tidak dapat menghadiri pembukaan Bimtek.
Menurutnya, Mualem sedang menjalankan agenda penting di tingkat nasional, termasuk menunggu jadwal pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah persoalan strategis yang berkaitan dengan kepentingan Aceh.
Beberapa isu yang akan diperjuangkan, kata Aiyub, antara lain menyangkut perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah.
Di sisi lain, Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM, yang mewakili kepala daerah usungan Partai Aceh, mengajak seluruh kader untuk terus menjaga persatuan dan kekompakan organisasi.
Menurutnya, tantangan politik yang terus berkembang membutuhkan soliditas seluruh kader agar mampu menjalankan amanah masyarakat sekaligus memperkuat posisi Partai Aceh dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“Soliditas merupakan kekuatan utama Partai Aceh. Dengan kebersamaan, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui pelaksanaan Bimtek dan rapat koordinasi tersebut, Partai Aceh berharap seluruh kader yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif semakin siap menjalankan fungsi politik, pemerintahan, dan pelayanan publik secara profesional, sehingga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.(src)
Tidak ada Respon