Oleh : Pauza Zulfi Aqila
ACEH adalah sebuah provinsi yang dikenal dengan julukan Serambi Mekkah, merupakan simbol daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, termasuk dalam menjaga kehidupan (hifz an-nafs) dan kesehatan umat. Di balik identitas tersebut, tersimpan kenyataan yang memprihatinkan. Berdasarkan rilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 21 Mei 2026, Indonesia masih memiliki sekitar 2,3 juta anak zero-dose, dengan sekitar 61 ribu diantaranya berada di Provinsi Aceh. Kondisi ini mendorong Kementerian Kesehatan menetapkan Aceh sebagai daerah percontohan nasional dalam percepatan penurunan angka anak zero-dose, sebuah langkah yang menunjukkan bahwa persoalan imunisasi di Aceh memerlukan perhatian dan kolaborasi yang lebih serius.
Hingga minggu ke-19 tahun 2026, Provinsi Aceh juga mencatat 263 kasus campak, penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa ancaman penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi masih nyata ketika cakupan imunisasi belum merata. Fakta-fakta tersebut menjadi alarm bahwa masih banyak anak Aceh yang belum memperoleh haknya untuk mendapatkan perlindungan melalui imunisasi.
Persoalan ini bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan layanan kesehatan. Puskesmas, rumah sakit, bidan desa, dan kader posyandu di berbagai wilayah terus berupaya memberikan pelayanan imunisasi kepada masyarakat. Pemerintah juga telah menyediakan vaksin melalui Program Imunisasi Nasional. Tantangan terbesar justru terletak pada rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat akibat derasnya arus hoaks dan disinformasi yang beredar melalui media sosial maupun percakapan sehari-hari. Akibatnya, tidak sedikit orang tua yang memilih menunda, bahkan menolak, imunisasi bagi anaknya karena lebih mempercayai informasi yang keliru daripada penjelasan yang berbasis bukti ilmiah.
Narasi seperti “vaksin menyebabkan kemandulan”, “vaksin tidak halal”, atau “imunisasi membuat anak sakit” terus berulang meskipun telah berkali-kali dibantah oleh bukti ilmiah dan otoritas kesehatan. Informasi yang tidak benar tersebut dikemas dalam bentuk video pendek, potongan ceramah, testimoni pribadi, maupun gambar yang tampak meyakinkan sehingga mudah menarik perhatian. Ketika pesan tersebut dikaitkan dengan sentimen agama atau kekhawatiran terhadap masa depan anak, rasa takut pun lebih mudah tumbuh daripada keinginan untuk mencari kebenaran.
Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep Illusory Truth Effect, yaitu kecenderungan seseorang untuk mempercayai informasi yang terus-menerus diulang meskipun informasi itu tidak benar. Penelitian Fazio dan kolega menunjukkan bahwa pengulangan membuat suatu informasi terasa lebih akrab sehingga lebih mudah diterima sebagai kebenaran.
Di sisi lain, manusia juga memiliki negativity bias, yaitu kecenderungan memberikan perhatian yang lebih besar pada informasi yang memicu rasa takut dibandingkan penjelasan ilmiah yang menenangkan. Tidak mengherankan apabila satu video berisi klaim menyesatkan tentang vaksin sering kali menyebar lebih cepat daripada edukasi kesehatan yang disampaikan tenaga medis. Ketika rasa takut menguasai ruang berpikir, fakta ilmiah perlahan tersingkir dan keraguan terhadap imunisasi semakin menguat.
Masyarakat Aceh bukan masyarakat yang anti terhadap ilmu pengetahuan. Mereka membutuhkan pendekatan yang mampu membangun kepercayaan sekaligus menghormati nilai agama, budaya, dan kearifan lokal. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa keberhasilan program imunisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan vaksin atau banyaknya informasi yang disampaikan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Edukasi yang efektif bukan sekadar menyampaikan data dan angka, melainkan menghadirkan ruang dialog yang membuat masyarakat merasa didengar, dihargai, dan diyakinkan berdasarkan bukti yang benar.
Membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi tidak dapat dibebankan hanya kepada tenaga kesehatan. Persoalan ini menyangkut cara masyarakat menerima informasi, memaknai risiko, dan mengambil keputusan bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, upaya melawan hoaks harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, akademisi, media massa, organisasi masyarakat, komunitas digital, dan masyarakat secara luas.
Di Aceh, tokoh agama memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk cara pandang masyarakat. Suara ulama, teungku dayah, imam meunasah, dan tokoh adat sering kali menjadi rujukan utama dalam menyikapi berbagai persoalan, termasuk kesehatan. Ketika pesan tentang pentingnya imunisasi disampaikan oleh sosok yang dipercaya, peluang masyarakat untuk menerimanya akan jauh lebih besar dibandingkan jika hanya bersumber dari media sosial.
Islam juga mengajarkan prinsip tabayyun, yaitu memeriksa kebenaran setiap informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Hujurat ayat 6. Nilai tersebut mengingatkan bahwa mempercayai maupun menyebarkan hoaks tidak hanya berisiko terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kejujuran dan kehati-hatian dalam menerima informasi.
Menjaga kesehatan anak juga merupakan bagian dari tujuan syariat maqashid syariah), khususnya hifz an-nafs, yaitu menjaga jiwa. Memberikan imunisasi bukan sekadar memenuhi program kesehatan pemerintah, melainkan ikhtiar untuk melindungi amanah yang telah Allah titipkan kepada setiap orang tua. Ketika nilai agama berjalan seiring dengan bukti ilmiah, masyarakat tidak lagi dihadapkan pada pilihan antara keyakinan dan kesehatan. Keduanya justru saling menguatkan dalam mewujudkan generasi yang sehat, terlindungi, dan berkualitas.
Di sisi lain, tenaga kesehatan memegang peran penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Dokter, perawat, bidan, dan kader posyandu merupakan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan orang tua. Namun, keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang disampaikan, melainkan juga oleh cara penyampaiannya. Orang tua yang datang dengan keraguan perlu diberi ruang untuk bertanya tanpa merasa dihakimi. Komunikasi yang empatik, jujur, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta didukung bukti ilmiah akan lebih efektif dalam membangun kepercayaan dibandingkan penyampaian informasi yang bersifat satu arah.
Perkembangan media digital juga membuka peluang besar bagi generasi muda untuk menjadi bagian dari solusi. Jika hoaks dapat menyebar melalui video pendek, gambar, maupun narasi yang menggugah emosi, maka edukasi kesehatan juga harus hadir melalui pendekatan yang kreatif, menarik, dan mudah dipahami. Mahasiswa, kreator konten, organisasi kepemudaan, dan komunitas digital dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat mengenai imunisasi melalui infografik, video edukasi, podcast, maupun kisah inspiratif yang dekat dengan kehidupan masyarakat Aceh.
Upaya tersebut memerlukan dukungan pemerintah dan media massa. Edukasi mengenai imunisasi tidak cukup dilakukan ketika cakupan imunisasi menurun atau saat terjadi kejadian luar biasa. Informasi yang benar perlu disampaikan secara berkelanjutan melalui sekolah, posyandu, fasilitas pelayanan kesehatan, meunasah, media lokal, hingga berbagai platform digital. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, akademisi, media, organisasi masyarakat, dan warga akan memperkuat penyebaran informasi yang benar sehingga mampu mengimbangi bahkan mengalahkan laju penyebaran hoaks.
Pada akhirnya, membangun kepercayaan terhadap imunisasi bukan hanya tentang menyediakan vaksin, tetapi juga memastikan setiap orang tua memperoleh informasi yang benar untuk mengambil keputusan terbaik bagi anaknya. Ketika kepercayaan tumbuh, imunisasi tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai ikhtiar bersama untuk melindungi generasi Aceh dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Kesadaran kolektif inilah yang menjadi fondasi bagi terwujudnya masyarakat Aceh yang lebih sehat, tangguh, dan terlindungi dari dampak disinformasi.
Imunisasi bukan sekadar suntikan, melainkan investasi bagi masa depan generasi. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Ketika seorang anak tidak memperoleh imunisasi karena orang tuanya terpengaruh hoaks, yang hilang bukan hanya kesempatan untuk hidup lebih sehat, tetapi juga hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
Rendahnya cakupan imunisasi tidak hanya membahayakan individu, tetapi juga mengancam perlindungan bersama melalui kekebalan kelompok (herd immunity). Semakin banyak anak yang tidak memperoleh imunisasi, semakin besar peluang penyakit yang sebenarnya dapat dicegah kembali menyebar dan membahayakan kelompok rentan, seperti bayi yang belum memenuhi usia imunisasi, lansia, serta individu dengan kondisi medis tertentu. Dengan demikian, keputusan untuk mengimunisasi anak bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga wujud tanggung jawab sosial dalam melindungi kesehatan masyarakat.
Aceh memiliki modal sosial yang kuat untuk menghadapi tantangan ini. Nilai-nilai keislaman, kedekatan masyarakat dengan ulama, semangat gotong royong, serta keberadaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan di tingkat gampong merupakan kekuatan yang dapat menjadi benteng dalam melawan hoaks. Ketika seluruh elemen masyarakat bergerak bersama, informasi yang benar akan lebih mudah dipercaya daripada narasi yang menyesatkan.
Sudah saatnya ruang digital dipenuhi oleh edukasi kesehatan yang akurat, empatik, dan mudah dipahami. Orang tua tidak boleh dibiarkan mengambil keputusan berdasarkan rasa takut yang dibangun oleh informasi palsu. Sebaliknya, mereka perlu didampingi dengan informasi yang benar agar mampu memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anaknya.
Anak-anak Aceh adalah generasi yang akan menentukan masa depan daerah ini. Mereka berhak tumbuh sehat, belajar tanpa bayang-bayang penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, dan hidup dalam lingkungan yang menjadikan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai agama sebagai fondasi yang saling menguatkan. Melawan hoaks tentang imunisasi bukan sekadar meluruskan informasi yang keliru, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh haknya atas perlindungan kesehatan. Dengan memperkuat literasi kesehatan, mengedepankan semangat tabayyun, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, akademisi, media, dan masyarakat, Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi teladan dalam mewujudkan generasi yang lebih sehat, tangguh, dan berdaya.[]
Penulis adalah Edukator Generasi Edukasi Nanggroe Aceh (GEN-A).
Tidak ada Respon